UMKM harus manfaatkan platform digital

Bandung, (MD).- Pemerintah mendorong pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memanfaatkan platform digital agar tetap bertahan di masa kedaruratan akibat pandemi Covid-19. Ini disebabkan, pelaku UMKM menjadi salah satu yang terdampak akibat Covid-19.


Menteri Koperasi dan UMKM RI Teten Masduki mengungkapkan, berdasarkan survei yang dilakukan Kementerian Koperasi dan UMKM RI, terjadi kenaikan omzet signifikan dari para pelaku UMKM yang sudah terhubung dengan lokapasar (marketplace) daring selama masa pandemi. Sayangnya, UMKM yang sudah terhubung dengan lokapasar daring baru sekitar 13%.

“Pandemi Covid-19 jadi momentum trransformasi UMKM ke ekosistem digital,” ujar Teten dalam Webinar “Strategi Survival di Masa Covid-19”, Jumat (15/5).Selain Teten, webinar yang digelar oleh Universitas Padjadjaran ini menghadirkan tiga pembicara lainnya, yaitu Menteri Sosial Juliari P. Batubara, Rektor Unpad Prof. Rina Indiastuti, dan Ketua Umum Hipmi Mardani H. Maming.

Presiden Joko Widodo sendiri sudah menginstruksikan program digitalisasi UMKM. Namun, ada sejumlah tantangan yang mesti dihadapi. Teten menjelaskan, transformasi UMKM ke sektor digital tidak sekadar memanfaatkan akses internet, tetapi UMKM harus mampu menjaga suplainya.

“Kalau masuk ke market online pasar mereka berskala nasional. Ketika mereka tidak punya manajemen respons cepat atas banyak permintaan di pasar online, mereka akan kehilangan kredibilitas,” jelasnya.

Karena itu, lanjut Teten, ada tiga hal penting yang harus disiapkan pelaku UMKM di masa pandemi, yaitu inovasi produk, inovasi usaha untuk menangkap peluang pasar yang ada, serta aspek digitalisasi.

Pemerintah sendiri telah mengeluarkan sejumlah skema perlindungan dan pemulihan koperasi-UMKM di masa pandemi. Skema tersebut di antaranya pemberian bantuan sosial, insentif pajak bagi UMKM dengan omzet di bawah Rp 4,8 Miliar per tahun, hingga relaksasi dan restrukturisasi kredit bagi koperasi dan UMKM.

Terkait program digitalisasi UMKM, Rektor membenarkan bahwa UMKM harus mengenali peluang usaha baru di masa pandemi. Munculnya kondisi “Normal Baru” (New Normal) di masa pandemi seharusnya dimanfaatkan UMKM untuk bertransformasi ke platform digital.


Kondisi “Normal Baru” ini juga mengubah perilaku konsumen, yaitu mengedepankan protokol kesehatan serta banyak memanfaatkan platform digital. Karena itu, pelaku UMKM perlu mengenali konsumen di era “Normal Baru”, melahirkan inovasi dan diferensiasi usaha, mampu mengomunikasikan pesannya, serta memanfaatkan platform digital.

Unpad sendiri melalui Pusat Inkubator Bisnis/Oorange Unpad meluncurkan program “Buy Unpad’s”. Program ini berupa penguatan dan pemberdayaan pelaku UMKM dari kalangan sivitas akademika dan tenaga kependidikan Unpad di masa pandemi.

Melalui program “Buy Unpad’s”, Unpad memberikan dukungan pemasaran pelaku usaha UMKM melalui platform digital. Program ini berhasil menghimpun 129 mitra UMK yang tergabung dalam katalog Buy Unpad’s.

Kementerian Sosial juga turut berkontribusi dalam penguatan UMKM di Indonesia. Juliari menjelaskan, Program Keluarga Harapan (PKH) milik Kemensos tidak sekadar memberikan bantuan sosial. Pihaknya berupaya mendorong Keluarga Penerima Manfaat PKH bisa berkembang sehingga bisa graduasi dari PKH.

“Bagi yang sudah tergraduasi, kita berikan program stimulan berupa hibah, pelatihan, dan pembinaan sehingga bisa mandiri membuka usaha, kalau sudah bankable sudah bisa akses pembiayaan yang ada.Ke depan harusnya kepesertaan PKH semakin lama semakin sedikit dan melahirkan wirausaha baru,” kata Juliari.

Melalui program kewirausahaan sosial Keluarga Penerima Manfaat PKH graduasi, Kemensos RI menggandeng Pusat Inkubator Bisnis/Oorange Unpad untuk melakukan pendampingan dan pembinaan sehingga diharapkan dapat mencetak wirausaha baru di Indonesia.*

Sumber: unpad.ac.id